background

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Di Bali

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Di Bali

Yovita Veranti Marni Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Bisnis Dwijendra University

 

 

Alih fungsi lahan sawah di Bali sudah menjadi persoalan yang serius bagi keberlanjutan organisasi subak, terutama di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Tidak tertutup kemungkinan alih fungsi lahan di perdesaan juga semakin meningkat. Pemerintah, legislatif dan seluruh stakeholder termasuk kalangan perguruan tinggi harus mencari solusi yang tepat untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah tersebut. Instrumen-instrumen sebenarnya telah disiapkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlu disadari bahwa perlindungan lahan pertanian pangan (sawah) tersebut adalah sangat erat sekali kaitannya dengan perlindungan para petani sebagai pelaku dari usahataninya.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlindungan petani dapat dilakukan dengan memberikan jaminan kepada mereka terhadap beberapa hal pokok, yaitu (i) harga komoditas pangan pokok (gabah) yang menguntungkan; (ii) tersedianya sarana produksi dan prasarana pertanian yang mudah dan terjangkau; (iii) pemasaran hasil pertanian pangan pokok yang efisien; (iv)  pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik; dan (v) kompensasi kerugian (asuransi pertanian) akibat gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit.

Bersamaan dengan penyediaan perlindungan petani, dilakukan juga kegiatan yang penting yaitu pemberdayaan petani melalui kelompok-kelompoknya, yaitu subak. Kegiatan ini dapat mencakup penguatan kelembagaan petani,  penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberian fasilitas sumber permodalan;  pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian; pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Perlindungan dan pemberdayaan petani ini akan mendorong petani semakin meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman, yang sekaligus meningkatkan pendapatan dari lahan sawah yang dikelolanya. Apabila lahan sawah yang diusahakan tersebut memberikan nilai ekonomis yang tinggi, maka petani tidak akan mengalihfungsikan dirinya apalagi lahan sawahnya.

 

 

 

 

------
Berita Ini Pernah Terbit pada laman Dwijendranews.com : https://dwijendranews.com/2021/06/02/pengendalian-alih-fungsi-lahan-sawah-di-bali/