background

Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Sangat Diperlukan di Bali

Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Sangat Diperlukan di Bali

 

                Rektor Universitas Dwijendra Dr Gede Sedana mengatakan pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai visinya, yaitu terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.  Di Indonesia, pembangunan pertanian merupakan integral dari pembangunan ekonomi, sehingga di dalam pembangunan suatu wilayah tertentu tidak dapat mengesampingkan pembangunan pertanian itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa sektor pertanian masih memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, sektor pertanian harus semakin ditingkatkan intensitas pengembangannya baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait. Sejak beberapa dekade lalu, pembangunan pertanian hakekatnya adalah pendayagunaan secara optimal sumberdaya pertanian dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan seperti membangun sumber daya manusia petani yang mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan dan memantapkan ketahanan dan keamanan pangan.  Selain itu, diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, menumbuhkembangkan usaha pertanian guna mengakselerasi aktivitas ekonomi perdesaan, serta membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adapun pertimbangan yang sangat mendasar dalam penyusunan undang-undang ini adalah adanya bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. ​Berbagai kasus menunjukkan bahwa para petani belum mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan harapan petani, khususnya yang berkenaan kepastian usahatani, resiko harga, praktek ekonomi biaya tinggi, perubahan iklim dan kegagalan panen, meskipun telah diimplementasikan asuransi pertanian.
 
                    Pemberdayaan petani juga belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti aspek yang berkaitan dengan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Memperhatikan situasi ini dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian diperlukan adanya upaya membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Bali. Perda ini mencakup strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Perda ini sangat penting karena pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melindungi dan memberdayakan petani di Bali. Salah satu pendekatan yang harus dilakukan dalam implementasi strategi dan kebijakan tersebut adalah pendekatan partisipatif yang selalu menekankan adanya konsep humanisasi  pembangunan pertanian dan pedesaan dan lebih mengedepankan pengembangan dan revitalisasi sumberdaya manusia (SDM) pedesaan dan pertanian, sehingga terjadi apa yang disebut “local empowerment” dan peningkatan “local capacity”. Perlindungan terhadap petani terhadap jaminan kepastian usahatani misalnya, dapat dilakukan melalui penetapan kawasan sentra produksi, memberikan jaminan pascapanen produk pertanian (penyimpanan, transportasi, kemasan dan tingkat harga yang layak), dan mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian. Harapan ke depan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraannya, memberikan kepastian berusahatani, melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan, praktik ekonomi biaya tinggi dalam usahatani dan gagal panen, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani, dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian.
 
 
 
-------
D.
Berita ini pernah terbit pada atnews.id :  https://atnews.id/portal/news/6379?fbclid=IwAR32nkaIXedSA0yut87pvD_Ky7Kgb0yzUzILRxs9ZGNns0iNyQj5HupzcPY